Klikfakta. id, TERNATE- Pemerintah Provinsi Maluku Utara khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) membuka gerai perizinan Rompon di wilayah perairan Maluku Utara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DKP Provinsi Maluku Utara Kadri Laetje saat diwawancarai usai menghadiri HUT ke-81 Brimob Polri di Ternate, Sabtu (14/11/2026).
Baca Juga :
Nelayan Geruduk PSDKP Ternate, Protes Keras Penertiban Rumpon : Klaim Rugi Ratusan Juta
Menurutnya perizinan yang telah dibuka berlaku di seluruh Kabupaten dan Kota, dengan tujuan agar pengusaha-pengusaha Rompon atau para pengusaha perikanan harus memiliki izin.
“Karena dengan izin itu mereka (Pengusaha) bisa beraktivitas lebih aman dan lebih baik ke depan,” ujarnya.
Ketika disentil terkait dengan Rompon yang telah dirusaki, Kadri tidak menjelaskan akan diganti ruginya atau seperti apa.
Namun Kadri menegaskan bahwa itu masuk jalur pelayaran, kalau tidak ditertibkan maka tentu sangat beresiko terhadap kecelakaan dan nyawa mereka.
Baca Juga :
DKP Malut serta PPN Ternate Disomasi, Buntut Pemotongan Rumpon Milik Nelayan
Untuk itu, kata Kadri Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui PSDKP suka dan tidak suka harus ditertibkan, kalau itu sudah beririsan langsung dengan jalur pelayaran.
Baca Juga :
DKP Malut Tanggapi Somasi Nelayan soal Penertiban Rumpon
“Untuk keselamatan masyarakat dan mereka para nelayan juga harus diselamatkan, karena kalau tidak orang naik speed boat ke Sofifi lalu tabrak Rompon speed terbalik ka berbahaya, dan itu sering terjadi, begitu tujuannya,” tukasnya. (sah/red)
