Klikfakta.id, HALTIM — Praktisi Hukum Julfandi Gani mendesak kepada Kapolda Maluku Utara Irjen Pol. Arif Budiman untuk membentuk tim gabungan agar mendalami dugaan kendaraan operasional milik PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur.
Desakan membentuk tim gabungan ditujukan kepada direktorat reserse kriminal umum dan direktorat lalu lintas setelah menyusul adanya informasi dugaan kendaraan operasional milik perusahaan PT. ANI tidak teregistrasi secara resmi.
Baca Juga :
Tabrakan di PT ANI, Polres Haltim Bakal Serahkan ke Jaksa
Bahkan kendaraan perusahaan tambang itu diduga tidak melakukan pembayaran pajak karena dugaan kuat tak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) alias mobil bodong.
Julfandi Gani mengatakan bahwa keberadaan mobil operasional dan alat berat bodong diarea tambang PT ANI bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan bentuk pembangkangan terhadap aturan.
Baca Juga :
18 Dosa PT ANI, Tidak Punya Amdal, Andalalin, hingga Cemari Sungai Tewi
Fakta bahwa bekas kecelakaan maut di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, pada 27 September 2026 lalu, sekira pukul 06.00 WIT baru saja dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Halmahera Timur.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah sorotan adanya truk operasional tanpa pelat nomor dan izin Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) ternyata belum lengkap.
Baca Juga :
“Itu artinya telah membuktikan fakta bahwa perusahaan tersebut memaksakan unit ilegal beroperasi tanpa mengindahkan keselamatan,” ujar Zulfiandi ketika dimintai tanggapannya Rabu (18/11/2026).
Untuk itu, menurutnya bahwa pembentukan tim gabungan dari Ditreskrimum dan Ditlantas Polda Malut ini dinilai sangat penting untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut terutama dari pendataan registrasi kendaraan.
“Kami sarankan kepada bapak Kapolda segera bertindak jangan sampai bukti-buktinya semua dihilangkan, seluruh unit milik perusahaan atau kontraktornya harus diaudit fisiknya dan ditindak tegas apabila terbukti ilegal,” tegasnya.
Dirinya bahkan memaparkan jikalau armada bodong seperti ini terus dibiarkan beroperasi maka nyawa para pekerja dan warga di lingkar tambang hanya tinggal menunggu waktu untuk kembali menjadi korban.
“Apalagi hal ini ketika ada dibiarkan tidak hanya merugikan negara dari sisi pajak, tapi juga bisa memicu kemarahan dan konflik sosial di tengah masyarakat karena Polda terlihat tumpul ketika hadapan dengan perusahaan,” tandasnya.
Terpisah Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Hadi Poerwanto ketika dikonfirmasi mengakui belum dapat menyampaikan banyak sembari menunggu respons pimpinan yakni Kapolda Maluku Utara.
“Kalau saya No Coment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” ucapnya mengakhiri. ( sah/red)

















