Klikfakta.id, TERNATE – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, menerima kunjungan dan silaturahmi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Hidayatullah M. Sjah.
Kunjungan dan silaturahmi yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Malut Irjen Pol. Waris Agono, pada Kamis 31 Juli 2025 menjadi ajang diskusi strategis terkait dengan sejumlah persoalan krusial yang Tengah dihadapi masyarakat Maluku Utara.
Dalam pertemuan itu beberapa isu utama yang dibahas diantaranya penertiban tambang ilegal, pengendalian peredaran minuman keras (miras), serta upaya peningkatan kuota penerimaan anggota Polri untuk putra-putri daerah dari Maluku Utara.
Irjen Pol Waris menegaskan bahwa Polda Maluku Utara telah melakukan berbagai langkah penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal, dengan pendekatan yang tengah dikembangkan saat ini.
Hal itu dilakukan untuk mendorong legalisasi pertambangan rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan menjadikan Halmahera Selatan sebagai proyek percontohan.
“Kami berupaya menata tambang ilegal agar masuk ke dapat legal melalui mekanisme IPR dan WPR, khususnya di Halmahera Selatan, nah Ini menjadi solusi jangka panjang yang kami dorong,” ujar Kapolda, pada Jumat 1 Agustus 2025.
Sementara itu dalam hal peredaran miras, jenderal bintang dua itu menyampaikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap distribusi minuman keras ilegal terus diperkuat.
“Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan menekan angka kriminalitas yang hampir semua dipicu, karena telah mengkonsumsi miras,” katanya.
Selain itu, diskusi ini juga dapat menyoroti pentingnya peningkatan kuota untuk rekrutmen anggota Polri dari Wilayah Maluku Utara.
Orang nomor satu di Mapolda Malut itu juga menyambut baik aspirasi tersebut dan menyatakan kesiapan Polda Maluku Utara untuk terus mendorong peningkatan partisipasi pemuda dan pemudi dari daerah dalam seleksi Polri secara transparan dan profesional.
“Saya mengapresiasi dukungan dari anggota DPD RI terhadap program-program kepolisian di daerah,” ucapnya.
Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif, kepolisian, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketertiban dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting, dukungan dari DPD RI akan memperkuat langkah-langkah strategis kami dalam menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan daerah,” tutupnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
