Klikfakta.id, TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menilai pelayanan kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara buruk setelah adanya seorang warga Kecamatan Moti, bernama Mahmud Harun meninggal dunia.
Panilaian buruknya pelayanan kesehatan oleh Pemkot Ternate, melalui dinas kesehatan oleh HMI Cabang Ternate buntut adanya seorang warga Kelurahan,Maftutu, di Kecamatan Pulau Moti meninggal dunia setelah kurang lebih 11 jam menunggu ambulans laut untuk dirujuk ke Ternate.
Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), HMI Cabang Ternate, Safril Ismail menilai peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata.
Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa adanya persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan yang harus segera dijelaskan dan dievaluasi oleh Pemerintah Kota Ternate.
“Ini bukan hanya sekadar ambulans terlambat. Ini soal nyawa manusia. Kalau seorang warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapat rujukan sampai dan akhirnya meninggal, maka pemerintah harus menjelaskan di mana sistem itu gagal,” tegas Safril, berdasarkan dengan rilis yang diterima Klikfakta.id, Selasa (25/8/2026).
Baca juga :
Pasien di Puskesmas Moti Ternate Meninggal Akibat Ambulans Telat Datang
Ia bahkan mempertanyakan efektivitas sistem pelayanan kesehatan yang selama ini sudah disiapkan oleh Pemerintah Kota Ternate untuk masyarakat kepulauan diantaranya Batang Dua, Pulau Moti dan Hiri atau BAHIM.
Menurut Safril, pemkot Ternate tidak hanya cukup menunjukkan bahwa ambulans laut tersedia atau sistem rujukan telah dibuat, tapi untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik adalah ketika sistem benar-benar bekerja saat masyarakat dalam kondisi darurat.
“Jangan hanya sibuk menunjukkan ambulans laut ada dan prosedur rujukan sudah dibuat. Pertanyaannya, ketika warga kepulauan Moti membutuhkan pertolongan, apakah sistem itu benar-benar bekerja, “cetusnya
Safril menilai Pemkot Ternate juga harus berani mengevaluasi pelayanan dari hulu hingga hilir. Mulai dari pelayanan puskesmas, proses untuk rujukan, komunikasi antar fasilitas kesehatan, kesiapan armada, hingga waktu respons dan perjalanan menuju rumah sakit rujukan.
“Kalau prosedurnya ada tetapi respons lambat, berarti ada masalah dalam implementasi. Tapi kalau armada ada lalu tidak siap pada saat itu dibutuhkan, berarti menejemen bermasalah, jangan semua persoalan kemudian ditutup dengan alasan geografis,” ucapnya.
Pemerintah lanjut l Safril sebenarnya sudah mengetahui karakter Kota Ternate sebagai daerah kepulauan.
Karena itu, persoalan jarak dan transportasi seharusnya sudah menjadi bagian dari desain pelayanan kesehatan.
“Laut bukan alasan baru diketahui pemerintah hari ini. Pemerintah tahu Moti itu pulau. Justru karena itu sistem pelayanan harus dibuat lebih siap. Jangan sampai masyarakat yang kemudian menanggung kelemahan sistem tersebut,” tegas Safril.
Safril juga meminta kasus ini tidak berhenti pada pernyataan belasungkawa. Karena, menurutnya masyarakat pastinya membutuhkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
“Kami tidak ingin kasus ini berhenti hanya pada belasungkawa, karena keluarga korban dengan masyarakat berhak mendapatkan penjelasan. Kalau ada keterlambatan, jelaskan penyebabnya atau ada kesalahan dalam sistem, harus akui dan perbaiki,” imbuhnya.
Safril kembali menegaskan bahwa masyarakat kepulauan memiliki hak sama untuk mendapat pelayanan kesehatan. Jarak geografis tidak boleh membuat warga Moti menerima standar pelayanan lebih rendah dibanding masyarakat di pusat Kota Ternate.
“Warga Moti bukan warga kelas dua. Karena mereka juga dari Kota Ternate dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pertolongan ketika dalam kondisi darurat,” paparnya.
Atas peristiwa tersebut, HMI Cabang Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate untuk segera mengambil langkah konkret.
HMI meminta Pemkot Ternate melalui Dinas Kesehatan berbicara secara terbuka kronologi meninggalnya warga Moti, termasuk waktu pasien dinyatakan membutuhkan rujukan, dan waktu permintaan ambulans dilakukan, proses koordinasi, hingga alasan keterlambatan.
Bahkan HMI Cabang Ternate mendesak kepada Pemkot Ternate segera mengevaluasi secara menyeluruh terhadap sistem rujukan kesehatan wilayah kepulauan, bukan hanya mengevaluasi ambulans laut, tapi juga mekanisme koordinasi, waktu respons, kesiapan petugas, dan kesiapan armada.
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah memastikan ambulans laut dalam kondisi benar-benar siaga dan memiliki mekanisme respons yang cepat, terutama untuk wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
HMI juga meminta Pemkot Ternate membuka standar atau target waktu respons pelayanan kesehatan melalui ambulans laut kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui standar pelayanan yang mereka terima dan pemerintah dimintai pertanggungjawaban apabila standar tersebut tidak terpenuhi.
Untuk itu HMI meminta adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelayanan kesehatan kepulauan, agar tidak adanya persoalan serupa kembali terjadi dan evaluasi tidak dilakukan setelah ada korban.
“Kami meminta Pemkot Ternate jangan defensif terhadap kritik. Anggap kasus ini sebagai alarm. Pemerintah harus menjelaskan, mengevaluasi, dan memperbaiki. Jangan sampai setelah kasus ini reda, semua kembali seperti biasa dan juga masyarakat kembali menunggu ketika keadaan darurat datang,” tegasnya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa, pemerintah harus membuktikan bahwa sistem pelayanan kesehatan kepulauan bukan sekadar program di atas kertas.
“Kami ingin melihat pemerintah itu hadir dalam bentuk sistem yang bekerja. Karena masyarakat membutuhkan pertolongan, yang dibutuhkan bukan janji, seremoni, dan bukan hanya sekadar laporan keberhasilan. Yang dibutuhkan adalah pertolongan datang tepat waktu,” pungkas Safril mengakhiri. (sah/red)
