Klikfakta.id, Gosowong – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menerima kunjungan silaturahmi dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Kecamatan Kao Barat pada Sabtu (15/03).
Pertemuan ini menjadi langkah damai sekaligus pernyataan dukungan terhadap upaya pemulihan operasional NHM, termasuk program efisiensi dan langkah strategis lainnya. Harapannya, selain untuk memulihkan perusahaan, kebijakan ini juga dapat menjamin masa depan karyawan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.
Turut hadir dalam pertemuan ini antara lain Camat Kao Barat Efroni Tos Hendrik, Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Kao Barat Remer Hein Sinyiang, Sekretaris FKD Kao Barat Yoram Sosoru, Sangaji Suku Modole Habel Tukang, serta perwakilan NHM yang dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur NHM Amiruddin Hasyim dan Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan Departemen Kinerja Sosial dan Urusan Regional (KSUR) NHM, Irwan Malaka, beserta tim KSUR lainnya.
Dalam pertemuan ini, para stakeholder menyampaikan aspirasi karyawan dan masyarakat Kao Barat yang terdampak. Mereka juga meminta data karyawan asal Kao Barat yang dirumahkan, sembari mendengarkan pemaparan dari pihak NHM mengenai kondisi terkini perusahaan.
Wakil Presiden Direktur NHM, Amiruddin Hasyim, menjelaskan kondisi operasional NHM saat ini, termasuk latar belakang permasalahan, tantangan yang dihadapi, serta peluang ke depan. Ia menegaskan bahwa NHM, di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Haji Robert Nitiyudo Wachjo, tetap berkomitmen untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan yang dirumahkan selama proses pemulihan ini berlangsung.
Camat Kao Barat, Efroni Tos Hendrik, mengapresiasi keterbukaan NHM dalam menjelaskan perkembangan perusahaan secara langsung.
“Kedatangan kami bertujuan untuk menetralisir kegelisahan teman-teman karyawan lingkar tambang yang terkena dampak efisiensi. Terima kasih atas penjelasan dari Pak Wapres dan Manajemen. Setelah pertemuan ini, kami bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa NHM adalah aset negara sekaligus aset torang. Jika perusahaan ini tutup, dampaknya akan sangat besar, termasuk meningkatnya angka pengangguran di lingkar tambang. Semua permasalahan ini sebenarnya hanya butuh penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKD Kao Barat, Remer Hein Sinyiang, menyoroti kondisi karyawan lokal Kao Barat yang dirumahkan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berupaya mencegah gejolak sosial, termasuk potensi aksi demonstrasi yang justru dapat merugikan semua pihak.
“Dalam waktu dekat, Departemen Komunikasi NHM akan mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan NHM asal Kao Barat yang dirumahkan untuk menyampaikan hasil pertemuan ini. Kami berharap mereka dapat memahami dan menerima dengan legowo,” jelasnya.
Sangaji Suku Modole, Habel Tukang, juga menegaskan bahwa masyarakat adat memahami kondisi perusahaan sejak awal hingga saat ini. Sebagai pemangku adat, mereka terus berusaha menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara yang baik serta menghindari aksi demonstrasi.
“Kami selalu mengimbau masyarakat untuk bersabar. Sebagai orang Kao Barat, kami tidak ingin ikut campur dalam aksi-aksi demo yang tidak membawa manfaat,” tegasnya.
Ia juga berharap karyawan yang terdampak dapat kembali bekerja ketika perusahaan mulai pulih.
Dalam pertemuan ini, stakeholder juga mengusulkan agar NHM mengadakan pelatihan wirausaha khusus bagi karyawan yang dirumahkan, sehingga mereka dapat menjalankan usaha mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada NHM. Usulan ini diterima dengan baik oleh Manajemen NHM dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.
Sebagai tindak lanjut, pada 18 Maret 2025 akan diadakan pertemuan lanjutan yang melibatkan seluruh kepala desa, BPD se-Kecamatan Kao Barat, serta Kepala Suku Modole bersama karyawan NHM yang dirumahkan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil diskusi agar dapat dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak.(hms/red).
