banner 468x60 banner 468x60

Wali Kota Ternate Didesak Copot Kadishub 

Buntut Penilangan di Pasar Higienis

Penertiban kendaraan roda dua oleh Satlantas Polres Ternate di kawasan Pasar Higienis Ternate ( foto : istimewa)

Klikfakta. id, TERNATE– Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Maluku Utara mendesak kepada Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, segera mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ternate, Faisal Badaruddin.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Harian DPD PSMP Malut, Mudasir Ishak, buntut dari adanya berbagai persoalan diantaranya sektor transportasi yang dinilai terus berulang yang tidak bisa teratasi secara maksimal.

Menurut Mudasir, Dishub Ternate dipimpin Plt Kadishub, sejumlah polemik mencuat ke publik. Persoalan Queen Merry, keluhan penerangan lampu jalan, aksi sopir angkutan kota (angkot), hingga terjadi penilangan di kawasan Pasar Higienis Ternate yang menuai kontroversi.

“Berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa tata kelola perhubungan di Kota Ternate tidak berjalan optimal. Maka Walikota harus evaluasi menyeluruh,” ujar Mudasir Sabtu (11/4/2026).

Ia menegaskan, sektor perhubungan merupakan salah satu aspek yang sangat strategis untuk menentukan wajah kota dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, dibutuhkan pemimpin kuat dan manajemen profesional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dishub.

“Dishub itu mengatur hampir separuh wajah Kota Ternate. Kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya dirasakan masyarakat, mulai dari ketertiban lalu-lintas dan kenyamanan publik,” tegasnya.

Mudasir juga menyoroti kasus penilangan di ruas jalan kawasan Pasar Higienis yang dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi dan kebijakan di lapangan. Menurutnya, persoalan seperti ini tidak boleh terus berulang tanpa solusi yang jelas.

Ia pun meminta pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Ternate, untuk tidak mengabaikan berbagai persoalan yang terus muncul di sektor transportasi.

PSMP Malut dengan tegas mendesak Wali Kota Ternate evaluasi terhadap Plt Kadishub tidak hanya memberikan sanksi administratif, tetapi juga menyentuh aspek kepemimpinan dan kemampuan manajerial.

“Ini bukan soal personal, akan tapi kepentingan publik. Kalau memang tidak mampu, sebaiknya diganti dengan figur yang lebih kompeten,” pungkas Mudasir. (sah/red)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page