Lantik Pengurus DPD APDESI Malut, Ini Pesan Ketum DPP Anwar Sadat

Klikfakta. id, SOFIFI-– Dewan Pengurus Daerah, Asosiasi Pemerintah Desa( DPD APDESI) Maluku Utara periode 2025-2028 secara resmi dilantik pada Rabu 4 Juni 2025.

Pelantikan pengurus berlangsung di Aula Kantor Gubernur Malut di Sofifi. Pengurus APDESI Malut dilantik secara langsung oleh Ketua Umum APDESI Pusat, Anwar Sadat dihadiri Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta seluruh kades se maluku utara.

Ketua Umum DPP APDESI Pusat, Anwar Sadat dalam kesempatan tersebut, menekankan peran krusial APDESI sebagai wadah bagi kepala desa dan perangkat desa di maluk Utara.

Anwar menegaskan, APDESI sebagai profesi yang melekat pada pemerintahan desa, mengingat dominasi desa dalam populasi, luas wilayah, dan potensi alam maluku utara.

APDESI diharapkan menjadi garda terdepan dalam pembangunan Maluku Utara di berbagai sektor, seperti pertanian, perternakan, dan perikanan.

Anwar juga mendorong sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan.

” APDESI diharapkan menjadi jembatan komunikasi untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan desa kepada pemerintah, ” katanya. Anwar Sadat juga menyoroti pentingnya pengembangan koperasi desa (Kopdes) dengan menekankan aspek teknis, pengelolaan anggaran, dan pengawasan yang ketat.

Kopdes diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa dan menghasilkan produk unggulan yang dapat berkolaborasi dengan perusahaan di maluku utara.

Kerja sama dengan akademisi dari universitas setempat juga dianjurkan untuk mendorong inovasi dan gagasan baru dalam pengembangan Kopdes. Anwar juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme kepala desa dalam pelantikan APDESI.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kedaulatan kepala desa, serta mendesak agar pencopotan kepala desa harus melalui mekanisme perundangan yang benar dan tidak didasarkan pada kepentingan politik.

” APDESI akan mengambil langkah hukum jika terjadi pencopotan kepala desa yang tidak sesuai prosedur. Koordinasi dan komunikasi dengan Gubernur dan Bupati juga ditekankan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, ” pungkas Anwar.(ajo/red)