Klikfakta.id, HALSEL– Kepala Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara Idjul M. Kiat angkat bicara terkait tudingan masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan Penyalahgunaan dana desa.
Idjul Kiat dihadapan masyarakat saat menggelar rapat dengar pendapat( RDP) bersama Komisi I DPRD Halsel pada Sabtu(27/9/2025) kemarin menyampaikan realiasi dana desa untuk membiayai sejumlah program.
Diantaranya program ketahanan pangan sejak tahun 2023 melalui pembentukan kelompok yang dipercayakan langsung kepada masyarakat.
Sebanyak 39 kelompok yang telah dibentuk. Selajutnya pemdes memberikan semua apa yang diminta oleh kelompok.
Akan tetapi berjalannya waktu hanya satu dua kelompok yang berhasil menanam tanaman bulanan seperti Rica dan Jagung.
“Hanya satu dua kelompok yang berhasil menikmati mereka punya jagung dan Rica, kemudian 2024, kita buat satu hamparan,” tandasnya.
Penyiapan satu hamparan ini juga telah ditindaklanjuti melalui penyediaan pupuk, serta lainnya telah siap.
Hanya saja yang menjadi hambatan kayu yang dibuat oleh operator sensor, nah hal-hal ini menjadi terlambat untuk ketahanan pangan 2024 punya.
“Saya sudah sampaikan ulang-ulang, yang kami tau itu dana desa cuma dengar fisik untuk 2023 Rp800 juta lebih, Saketa dengan Bumi Rahmat itu Bumi Rahmat lebih besar,” katanya.
Desa Saketa terdapat dua dusun diluar, jikalau yang menyebut cahaya sekali pekerjaan akan mengherankan, karena dana pemuda, PKK, BLT, Ketahanan Pangan, semua masuk dalam fisik DDS itu.
“Kalau di desa kecil seperti Bumi Rahmat sana badan saranya hanya 5 sampai 7 orang saja, tapi kami disini kurang lebih 29 badan sara yang harus bayar insentif mereka, kader posyandu juga seperti itu,” akunya.
Kemudian sisa dari anggaran itu baru dilihat, fisik apa yang harus dibuat, 2023 dari ketika dibagi semua pembangunan fisik hanya dapat bangunan jalan setapak di dusun marimoi, kemudian perbaikan PAUD
Untuk tahun anggaran 2024,total dana desa sebesar Rp1, 80 miliar. Dimana dari besaran anggaran tersebut untuk membiayai sejumlah kegiatan seperti Bupati Cup, polisi desa( Poldes) yang mana dalam kantor saja dibayar pakai DDS itu.
” Tahun 2024 itu ada empat fisik yang kami dapat, kasian kader posyandu mengeluh, dan itu saya rasakan sendiri, karena setiap posyandu harus pake orang punya teras rumah, mereka malu hati, saya tara janji tapi sampai periode selesai 4 posyandu harus dibangun, ” ujarnya.
Kemudian pagar di RKN yang dibangun melalui DDS 2024, dan PAUD di Dusun Loleba, peninggalan pemerintah lama, dan alhamdulillah telah selesai pembangunannya.
“Nantinya keluhan mereka dari sebelum dan sedah rasanya seperti apa, dan Got yang ada di samping polsek, nah itu 4 pembangunan dari DDS 2024,” imbuhnya.
Selanjutnya 2025 anggaran DDS dikeluarkan Rp 300 juta untuk pembangunan masjid melalui rapat umum bersama dengan masyarakat dan itu yang diminta.
“Alhamdulillah tahap pertama Rp. 200 juta, dan tahap kedua Rp100 juta, terus apa yang saya tidak ikut maunya masyarakat, sebenarnya tidak bisa tapi karena permintaan masyarakat saya harus sediakan,” pungkasnya.
Sebelumnya masyarakat meminta adanya transparansi melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa( RKPDes) kemudian realisasi APBDes yang juga harus diberikan kepada BPD.
Sebab menurut warga transparansi bukan hanya lisan, tapi harus disertai bukti. ***
Editor  : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
