Klikfakta.id, JAKARTA — Forum Mahasiswa Pascasarjana (Formapas) Maluku Utara di Jakarta mendesak Polda Maluku Utara segera mengusut tuntas pelaku orang tak dikenal (OTK) di hutan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Desakan ini muncul setelah adanya rangkaian teror yang dinilai belum ditangani secara serius dengan menyeluruh oleh aparat kepolisian.
Ketua Umum Pengurus Pusat Formapas Maluku Utara, Jakarta Riswan Sanun, menilai bahwa penanganan aparat saat ini belum menyentuh akar persoalan.
Ia menyebut kepolisian cenderung fokus pada pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak, sementara sumber ancaman utama yang diduga berada di hutan Patani dan sekitarnya belum ditangani secara serius.
“Patroli di desa memang perlu dilakukan, tetapi jika kawasan hutan tidak dibersihkan dari pelaku teror, maka kejadian serupa akan terus berulang dan merugikan masyarakat,” ujar Riswan, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, eskalasi teror yang berulang hingga berujung kasus pembunuhan menunjukkan negara, melalui Polres Halmahera Tengah, belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Perlu kami menegaskan bahwa rasa aman itu merupakan hak dasar warga, baik saat berada di permukiman maupun ketika beraktivitas di kebun,” tegasnya.
Riswan juga menyoroti lambannya penanganan kasus pembunuhan di kawasan hutan Patani yang disebut bukan kali pertama terjadi. Padahal kasus-kasus serupa kerap sudah berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
“Untuk itu kami meminta DPRD Halmahera Tengah mengawasi kinerja aparat penegak hukum dan mendorong pengungkapan pelaku, termasuk dugaan aktor intelektual di balik rangkaian teror tersebut. Pihak-pihak terkait segera dipanggil dan diperiksa,” tukasnya.
Atas nama Formapas Maluku Utara Jakarta turut mengkritik aparat yang dinilai lebih cepat merespons aksi demonstrasi warga di wilayah tambang dibandingkan penanganan kasus yang mengancam keselamatan masyarakat.
Ketua Umum Formapas Maluku Utara di Jakarta juga menyinggung sikap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos yang dinilai tidak tampak hadir di tengah duka korban maupun merespons diruang publik digital.
“Disini perlu kami mempertanyakan ketidak hadiran gubernur apakah karena berkaitan dengan isu pertambangan atau sensitivitas agama,” tanyanya.
Mahasiswa asal Maluku Utara itu juga menilai komitmen aparat kepolisian dalam mengusut kasus ini belum terealisasi secara nyata.
“Polda hanya janji komitmen, tapi belum ada langkah konkret. Ini seperti pola lama yang membuat masyarakat terlena, sementara itu kasusnya tidak pernah benar-benar adanya terselesaikan,” pungkasnya. (sah/red)Â
