Klikfakta.id, TERNATE — Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara menyoroti perusahaan pertambangan PT Adhit Nikel Indonesia (ANI) yang beroperasi di Halmahera Timur.
Pasalnya KATAM mengklaim, PT ANI yang beroperasi di Haltim tersebut memiliki catatan pelanggaran cukup banyak.
Baca Juga :.
Kendaraan Milik PT ANI Diduga Ilegal, Polda Malut Didesak Segera Bentuk Tim Gabungan Dalami
Ketua KATAM Maluku Utara Muhlis Ibrahim mengatakan beberapa pelanggaran di PT ANI yang belum terselesaikan hingga saat ini, yakni Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan penggunaan alat berat tidak memiliki dokumen.
Baca Juga ..
Tabrakan di PT ANI, Polres Haltim Bakal Serahkan ke Jaksa
Menurutnya Analisis Dampak Lalu Lintas di PT ANI sudah pernah diakui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur dalam beberapa kali pertemuan.
Selain itu dirinya juga mengakui adanya istilah truk kanibal pada kendaraan operasional yang beroperasi di perusahaan.
Baca Juga :
Laka Maut di Depan PT ANI Maba! Pemotor Tewas Dihajar Truk Howo, Sopir Sempat Kabur
Ia, bahkan menyebut, istilah truk kanibal adalah satu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dipakai lebih dari satu kendaraan operasional.
“Satu STNK tiga truk. Nah, Hal ini apakah juga diperhatikan di PT ANI atau tidak,” ujarnya.
Dengan adanya permasalahan tersebut Muhlis menegaskan sangat penting untuk Polda Malut mengecek secara keseluruhan terkait dengan administrasi alat berat yang dipakai perusahaan, maupun sub kontraktor.
Baca Juga :
LPP Tipikor Maluku Utara Laporkan PT ANI ke Kejagung dan Menteri ESDM, Desak IUP Dicabut
“Polda bisa cek keseluruhan mulai dari STNK, BPKB, KIR (uji berkala) apakah masih berlaku ataukan tidak,” tegasnya.
Hal ini menurutnya, penting untuk diseriusi karena PT ANI pernah terjadi kecelakaan yang menyebabkan ada korban meninggal dunia, karena dump truck milik perusahaan menabrak masyarakat hingga meninggal dunia, bahkan insiden tersebut sangat fatal.
Terpisah Kabid Humas Polda Malut Kombes Pol. Hadi Poerwanto, ketika dikonfirmasi enggan memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Ia menyebut masih menunggu arahan dari Kapolda Maluku Utara.
“Kalau saya no comment dulu ya, nanti kita tunggu perintah dari Kapolda saja,” singkatnya. (sah/red)

















